Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan upacara adat tiwo iko, (2) menjelaskan isi sila kelima Pancasila, dan (3) menguraikan makna upacara adat tiwo iko ditinjau dari perspektif sila kelima Pancasila dan implikasinya bagi masyarakat Jawapogo. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci dan pembicaraan tidak resmi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sumber data sekunder dikaji melalui studi kepustakaan sebagai pelengkap. Di dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pertama, wawancara dengan semua narasumber yang sudah dihubungi. Kedua, mempelajari dan mengumpulkan beberapa pandangan dan teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Ketiga, melihat makna-makna yang ada di dalam upacara adat tiwo iko ditinjau dari perspektif sila kelima Pancasila. Keempat, menguraikan implikasi makna upacara adat tiwo iko bagi masyarakat Jawapogo. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa sila kelima Pancasila menjadi inspirasi bagi masyarakat Jawapogo dalam upaya menegakkan keadilan yang secara menyeluruh bagi masyarakat Jawapogo. Ada tiga hal yang menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat Jawapogo yakni, pertama, keadilan dapat terjadi jika ada jaminan terhadap perlindungan kebebasan manusia. Hal itu berarti bahwa seluruh dimensi masyarakat harus bertindak secara adil dengan mengutamakan hak dan kewajiban setiap orang. Hak dan kewajiban dapat memungkinkan terjadinya perlindungan terhadap kebebasan demi pembebasan manusia di dalam upacara adat tiwo iko. Kedua, bertindak adil bukan sekadar tindakan sosial yang ada di dalam masyarakat, tetapi cara kerja sistem sosial harus bertindak secara adil bagi semua pihak. Hal itu berarti bahwa bertindak secara adil bagi semua pihak khususnya di dalam upacara adat tiwo iko harus menjamin adanya kesempatan dan perlindungan hak yang sama. Ketiga, keadilan menuntut adanya tanggung jawab dari seorang pemimpin untuk menentukan masa depan anggotanya. Hal itu berarti bahwa keadilan mesti diupayakan oleh seorang pemimpin dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat khususnya di dalam upacara adat tiwo iko.