Dalam bab 4 di buku ini dijelaskan mengenai peran DPR berantas korupsi. Implikasi pergeseran pandangan DPR dan pemerintahlebih jauh dapat dihubungkan dengan strategi pemberantasan korupsi. Pandangan DPR dan pemerintah telah mengubah tidak saja asumsi, tapi juga strateginya. Ini penting untuk meninjau apa saja yang telah dihasilkan DPR setelah reformasi terutama dalam melaksanakan wewenang dan fungsi legislasi terkait pembangunan sistem pemberantasan korupsi. Pembentukan undang-undang ini perlu untuk mandasari pelaksanaan aturan hukum untuk melacak dan membantu mencegah maupun memberantas korupsi.