Demokrasi prosedural terwujud ketika partai politik dibentuk, lalu masing-masing mereka berkompetisi dalam kancah pemilihan umum. Perebutan suara di dalam kompetisi itu terjadi ketika masing-masing partai ‘menjual’ program politik masing-masing dalam bentuk janji politik kepada rakyat.

Berdasarkan penilaian kualitas janji politik tersebutlah akhirnya rakyat menentukan pilihan. Ketika riuh rendah pemilu usai tugas partai politik pemenang pemilu tinggal mewujudkan janji-janji politiknya itu. Sesederhana itukah proses riil yangterjadi dilapangan? Atau adu janji politik di masa kampanye dilakukan sekedar untuk saling menjatuhkan, ketimbang benar-benar sebagai sebuah kontestasi wacana?

Penulis buku ini menyatakan adanya persoalan pelik yang dihadapi bangsa ini bersifat sistemik. Politik prosedural seringkali disebut-sebut sebagai pangkal dari konfigurasi sosial sistemik di dalam sebuah komunitas riil yang bernama negara. Politik prosedural adalah sebuah fase demokratik mulai dari pemilu yang lantas membentuk sebuah rejim dan akhirnya rejim itu melakukan berbagai tindakan-tindakan (kebijakan publik) sebagai instrumen untuk memperbaiki kondisi sosial di masyarakatnya.

Kalau dipertajam, terbentuknya sebuah struktur rezim sangat ditentukan oleh hasil perolehan suara dalam pemilu. Perolehan suara dalam pemilu sangat ditentukan oleh dukungan massa pemilih terhadap pilihan partai-partai peserta pemilu. Dukungan pemilih sangat ditentukan oleh kualitas dari program partai yang tertuang dalam manifesto politiknya. Demikianlah idealitas tahapan politik prosedural yang demokratis.

Apabila salah satu mata rantai dari alur tersebut tak terlacak, maka akan banyak ketimpangan yang pasti terjadi. Dan, mata rantai utama dari tahap-tahap tersebut terletak pada apakah janji politik yang dikumandangkan benar-benar dari lubuk hati terdalam, atau sekedar untuk menarik massa? Setelah massa pemilih memilih partai tertentu yang dianggap program politiknya paling ideal, apakah sungguh-sungguh akan diperjuangkan didunia nyata menjadi berbagai produk kebijakan publik?