Apakah pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki perhatian serius terhadap bidang hukum dan penegakan hokum? Pertanyaan ini tidak bisa dilepaskan dari semakin buramnya potret hokum dan penegakan hukum Negeri ini. Padahal, apabila dibaca uraian Nawacita, banyak pihak berharap Jokowi-JK akan melakukan lompatan besar bidang hukum dan penegakan hukum. Akan tetapi, selama dua tahun memerintah, hukum dan penegakan hukum masih tertatih-tatih.

Oleh karena itu, sepanjang sisa masa jabatan, Jokowi-JK harus memberikan fokus lebih besar pada masalah hukum dan penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan peta jalan reformasi hukum dan penegakan hukum sehingga mampu menggerakkan semua institusi penegak hokum yang berada di bawah wewenang mereka. Dengan peta jalan itu pula, Presiden mendorong lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung mempercepat pembaruan internal. Tidak kalah pentingnya, dengan peta jalan itu pula masyarakat bisa melacak strategi Presiden mempertahankan eksistensi KPK dalam desain besar pemberantasan korupsi.

SALDI ISRA, Profesor Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (UNAND). Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNAND (2011-2016). Aktif menulis di beberapa media cetak nasional dan sampai saat ini lebih dari 600 tulisan telah dipublikasikan di harian Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Republika, The Jakarta Post, Koran Seputar Indonesia, majalah Tempo, majalah Gatra dll. Dianugerahi sejumlah penghargaan, antara lain: Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA), tahun 2004; Award of Achievement for People Who Make a Difference dari The Gleitsman Foundation,
USA.