Demokrasi dan kesejahteraan seharusnya menjadi keniscayaan yang tidak perlu diperdebatkan lagi. Tetapi, ada jalan panjang dan berliku yang harus ditempuh untuk menghubungkan keduanya. Pengelolaan kesejahteraan adalah proses politik yang ditentukan oleh konstruksi relasi kekuasaan. Karena itu, demokratisasi seyogianya juga peka terhadap struktur dan praktik kekuasaan yang selama ini menentukan distribusi kesejahteraan. Ketika elit menggunakan populisme, patronase, dan primordialisme sebagai strategi untuk menentukan siapa yang berhak mengakses sumber-sumber daya, yang terutama dituntut dari publik adalah kapasitas representasi dan kontrol untuk menyeimbangkan relasi kekuasaan. Buku ini mengajak pembaca melihat demokrasi dan demokratisasi dari arah yang berlawanan, dengan melihat praktik-praktik kontekstual yang perlu dan bisa dilakukan dari berbagai penjuru untuk menjadikan kesejahteraan sebagai isu politik. Yang ingin digalang bukan hanya merangkul berbagai segmen pro-demokrasi, melainkan juga berbagai pengalaman dan keterampilan untuk mempercepat perguliran ke arah itu. Buku ini adalah kumpulan narasi tentang perjuangan aktor-aktor pro-demokrasi mempolitisasikan demokrasi dengan beragam strategi demi mengarahkan demokratisasi kepada kesejahteraan. Kelima belas kasus dari berbagai daerah menunjukkan bahwa demokrasi yang mensejahterakan tidak mungkin terwujud tanpa kontrol publik atas pengelolaan kesejahteraan.