Salah satu masalah besar yang sedang dialami bangsa Indonesia adalah krisis ekonomi. Sampai saat ini krisis ekonomi masih menjadi fenomena akut yang belum ditemukan obat penyembuhannya. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, namun ternyata kebijakan tersebut masih jauh dari tuntutan masyarakat. Bahkan krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia sejak 1997 malah semakin menimbulkan persoalan yang rumit dan kompleks yakni mengarah pada krisis multidimensi. Persoalannya sekarang adalah apa akar masalahnya dibalik krisis ekonomi yang menimpa bangsa tercinta ini. Buku yang berjudul "Mafia Berkeley dan Krisis Ekonomi Indonesia" yang ditulis oleh Revrisond Baswir sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila{Pustep}Universitas Gajah Mada ini, berusaha mengungkap lebih jauh mengenai krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia. Bagi beliau penyebab krisis ekonomi Indonesia adalah Mafia Berkeley {Mafia Ekonomi Orde baru}, yaitu sekelompok ekonom Indonesia yang "dibina"oleh pemerintah Amerika untuk membelokkan arah perekonomian Indonesia ke jalan ekonomi pasar neoliberal. Sebutan Mafia Berkeley pada dasarnya adalah sebutan untuk para ekonom lulusan Universitas Kalifornia di Berkeley Amerika Serikat. Pada zaman Orde Baru tampuk ekonomi Indonesia dipegang oleh ekonom lulusan universitas ini. Dan pada umumnya kebijakan yang diambil oleh ekonom ini adalah menganut asas neoliberalisme. Diantara ciri-ciri neoliberalisme adalah pengembangan individu untuk bersaing secara bebas-sempurna di pasar, pembentukan harga pasar tidak bersifat alami, akan tetapi diatur dengan undang-undang. Kebijakan neoliberalisme orde baru zaman Soeharto ini memang ampuh mampu menggerakkan perekonomian pada saat itu. Terbukti lewat pinjaman IMF pada tahun 1969 perekonomian Indonesia naik significan rata-rata 6 persen per tahun dan pembangunan mengalami keamajuan pesat. Prestasi ini ditunjang karena beberapa faktor. Pertama, adanya model pemerintahan tangan besi yang telah memberangus segala tindakan yang menghambat pembangunan. Kedua, dukungan besar-besaran kapitalisme internasional untuk membiayai proses pemulihan ekonomi Indonesia. Ketiga, dukungan rakyat yang begitu kuat terhadap kebijakan pemerintah pada waktu itu. Dengan demikian kesimpulannya adalah keberhasilan pemerintahan Orde baru karena didorong situasi dan kondisi yang memungkinkan. Namun agaknya hal itu, berbeda dengan zaman sekarang, model tangan besi sudah tidak zamannya lagi, begitu juga dukungan rakyat semakin lemah karena ketidakpercayaan terhadap birokrasi dan kinerja pemerintah, sementara dukungan kapitalisme{IMF} sudah tidak dapat diandalkan lagi. Bahkan IMF yang diharapkan dapat membantu memulihkan peekonomian Indonesia justru yang terjadi malah sebaliknya, yaitu bagai "bom waktu" yang berkepala dua. IMF yang di-setting oleh Amerika dan para konco-nya yang menganut sistem kapitalisme sembari memberi bantuan kepada Indonesia namun juga memaksa Indonesia bertekuk lutut terhadap aturan-aturan yang hanya merugikan indonesia. Ironisnya lagi, bantuan IMF yang seharusnya digunakan pemerintah untuk menyejahterakan rakyat namun banyak dikorupsi. hal inilah sebagian faktor yang melatarbelakangi terjadinya krisis ekonomi sejak 1997 hingga sekarang, perekonomian Indonesia semakin tak menentu dan terpuruk pada kondisi yang memprihatinkan. Oleh karena itu, untuk memulihkan perekonomian ini, tidak ada jalan lain kecuali dengan semangat kemandirian dan kerja keras seluruh bangsa Indonesia. Menurut penulis masa depan perekonomian Indonesia sama sekali tidak tergantung pada kehadiran atau kepergian IMF melainkan pada kemampuan negeri ini dalam mengembangkan strategi alternatif yang setidak-tidaknya memiliki empat ciri yaitu, pertama, harus sesuai dengan amanat konstitusi yakni dibangun berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi..Segala kebijakan pemerintah harus difokuskan terhadap kesejahteraan rakyat, jangan sekali-kali uang rakyat diselewengkan. Kedua,lebih bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya sendiri dan pengembangan potensi pasar dalam negeri. Ketiga, memberi prioritas setinggi-tingginya pada penciptaan lapangan kerjaadan penanggulangan kemiskinan. Keempat, secara sadar diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia