Hiruk-pikuk persoalan perekonomian di Indonesia terus berlangsung. Aktivitas ekonomi jadi sebuah keniscayaan demi kelangsungan hidup manusia. Eksistensi persoalan ekonomi selalu berusaha mengatasi “sumber daya terbatas, sementara kebutuhan tak terbatas” agar efektifitas dan efisiensi tercapai.

Di tengah pandemi Covid-19, persoalan ekonomi kian beragam. Banyak perusahaan ‘gulung tikar’ dan melakukan pemberhentian hubungan kerja (PHK). Muncul masalah sosial seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Muncul pertanyaan, langkah apa yang harus dilakukan. Sejauh mana peran negara, pasar, dan masyarakat (state, market, and society) dapat mengintervensi permasalahan tersebut dengan dosis yang tepat antar ketiga aktor.

Memecahkan masalah itu tak cukup dengan teori konvensional saja. Seperti teori pasar bebas atau tangan tak terlihat (the invisible hand) -milik Adam Smith- yang melepaskan pasar berjalan sendiri tanpa campur tangan negara. Mereka yang kuat sumber daya ekonominya akan mengeksploitasi yang lemah ekonominya. Keadaan itu melahirkan kesenjangan ekonomi. Contohnya, 1 persen orang kaya di Indonesia mengusai 50 persen aset nasional.

Kesenjangan sosial itu bertolak belakang dengan bentuk negara demokrasi yang menghendaki kesejahteraan seluruh rakyatnya, bukan segelintir elit saja. Karenanya dibutuhkan kebijaksanaan negara untuk menanggulangi kemiskinan (kesenjangan sosial) demi pemerataan kesejahteraan. Pada konteks ini, ilmu ekonomi politik relevan digunakan untuk membaca secara menyeluruh fenomena kesenjangan sosial-ekonomi.


Prof. Erani Yustika Ph.D mengkaji lebih dalam urgensi pendekatan ekonomi politik itu. Menuangkannya dalam buku berjudul “Ekonomi Politik: Pijakan Teoritis dan Kajian Empiris”. Pendekatan ekonomi politik mengawinkan dua rumpun ilmu untuk menjawab persoalan ekonomi yang tak dapat diselesaikan hanya berdasar ilmu ekonomi saja. Perspektifnya multidisipliner.

Secara gamblang di awal bab, Erani menjelaskan bahwa pendekatan ekonomi politik menitikberatkan kajian pada pengaturan kelembagaan dengan mengelola interaksi manusia. Membuat analisis ekonomi semakin ‘peka’ terhadap alokasi sumber daya berikut sitemnya, dan mengistimewakan individu, sebagaimana dikemukakan Wagner. Dalam praktiknya, pendekatan ekonomi politik mempertalikan seluruh penyelenggaraan politik, baik yang menyangkut aspek, proses, maupun kelembagaan dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kendatipun dikenalkan pemerintah.

Ringkasnya, ekonomi politik meyakini bahwa struktur kekuasaan dapat mempengaruhi pencapaian ekonomi. Meski pendekatannya dapat dijadikan alat analisis menjawab persoalan ekonomi, namun, kurang mendapat tempat di lingkungan pembuat kebijakan. Hal itu mendorong penulis menghadirkan kajian ekonomi politik. Tidak lain untuk memperkaya solusi pemecahan masalah ekonomi.

Kualitas buku terbitan Intrans Publishing ini setidaknya terkonfirmasi dari pengalaman penulis sebagai akademisi, praktisi, dan penulis produktif. Penulis merupakan guru besar ekonomi kelembagaan FEB UB, ekonom senior Indef yang pernah menjabat staf khusus presiden bidang ekonomi. Serta produktif menulis gagasannya di berbagai media, termasuk buku. Perpaduan pengalaman tersebut terangkai dalam buku teranyar perihal ekonomi politik yang menyuguhkan pijakan teoritis dan kajian empiris yang lengkap dan teraktual.

Buku ini penting, menarik dan enak dibaca. Terutama disarankan dibaca oleh mahasiswa yang menekuni kajian ekonomi. Selain itu baik juga dibaca oleh pegiat yang menggandrungi kesejahteraan berkeadilan. Serta penting dibaca oleh para pembuat kebijakan sebagai sarana menambah perspektif penyelenggaraan ekonomi yang lebih optimal, mengentaskan kemiskinan dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Dengan demikian, sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tidak sebatas imaji yang lupa cara membumi di nurani segenap rakyatnya.