Disrupsi digital telah mengubah pola kerja dan kegiatan

ekonomi. Bisnis konvensional menghilang. Kebutuhan

lapangan kerja berubah. Risiko hidup pun semakin

tinggi. Masyarakat Indonesia yang masih didominasi

pekerja informal dan serabutan sangat rentan terhadap

disrupsi, meskipun di saat yang sama mereka adalah

pengguna terbesar teknologi digital. Untuk itu, konsep

negara kesejahteraan (welfare state) sebagai jaring

pengaman sekaligus pendorong konsumsi masyarakat

perlu dikaji ulang. Tidak hanya itu, hak-hak dasar warga

negara perlu disegarkan agar lebih relevan dengan

konteks digital.

Buku Jaring Pengaman Digital ini dimulai dengan

pembahasan mengenai wajah baru Indonesia yang

urban, milenial, dan digital. Kondisi masyarakat tersebut

menjadi fondasi untuk melihat secara historis konsep

negara kesejahteraan sejak era kemerdekaan, untuk

kemudian mengusulkan hak-hak baru bagi masyarakat

digital. Beberapa putusan di Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung juga dibahas untuk menunjukkan

perdebatan konstitusionalitas dan legalitas. Buku ini akan

menjadi awal untuk membuka diskusi dan implementasi

digital welfare state di Indonesia masa depan.