Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tipologi kebijakan desentralisasi serta dampaknya bagi demokrasi di Indonesia. Pertanyaan kunci sebagai rumusan masalah utama, Apakah kebijakan desentralisasi memperkuat demokrasi atau justru melemahkan sistem demokrasi? Bagaimana hubungan krusial antara desentralisasi dan demokrasi? Bagaimana idealisme desentralisasi yang mesti diterapkan di negara demokrasi Indonesia? Dalam mewujudkan tujuan utama itu, penelitian ini menjelaskan pengertian desentralisasi dan demokrasi serta menjelaskan secara singkat dampak positif kebijakan desentralisasi, serta menjelaskan sisi negatif kebijakan desentralisasi bagi demokrasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, bukan hanya membawa dampak baik tetapi juga membawa dampak buruk bagi demokrasi. Beberapa dampak positif yang ditemukan adalah adanya transformasi politik dan kekuasaan, membuka ruang partisipasi politik masyarakat, adanya kebebasan dalam berpolitik, dan munculnya kesetaraan politik setiap warga. Selain itu, desentralisasi yang digadang-gadang untuk membawa masyarakat daerah lebih baik dan demokratis, tetapi justru terperangkap dalam inkonsistensi. Dalam konteks pemilihan kepala daerah muncul aneka distorsi dan penyelewengan; ikatan primordial seperti kelompok etnik dan agama, politik uang, menyempitnya ruang kebebasan, dan ancaman kepada kelompok minoritas, fenomena politik dinasti, hingga pemanfaatan birokrasi maupun aparat keamanan. Hal demikian mengindikasikan bahwa indeks demokrasi indonesia dalam konteks pemilihan kepala daerah dan kebijakan publik semakin menurun. Oleh karena itu, demi menjaga marwah demokrasi, diperlukan kontrol ekstra dari berbagai elemen penting, diantaranya; meski adanya pendidikan politik bagi warga negara, kontrol sosial politik para tokoh agama terhadap sistem pemerintahan, serta meski adanya kebijakan publik partisipatif. Artinya pemerintah daerah membuka ruang kebebasan bagi masyarakat untuk memberikan kritikan, berkonsolidasi, berkomunikasi, dan berkoodinasi antar pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga kebijakan diterima secara proporsional. Dengan demikian, marwah demokrasi semakin berkualitas di tengah sistem pemerintah yang terdesentralisasi.