Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menjelaskan apa itu politik patronase dan demokrasi. Kedua, menjelaskan bahaya politik patronase terhadap demokrasi di Indonesia. Ketiga, menjelaskan cendekiawan sebagai gerakan alternatif untuk menyelamatkan demokrasi dari cengkeraman politik patronase. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskripsi analitis. Penulis tidak melakukan penelitian secara langsung mengenai persoalan di atas, tetapi dengan cara medeskripsi dan menganalisis data-data yang sudah dipublikasikan oleh para peneliti sebelumnya seperti Edward Aspinall dan Ward Berenschot dalam buku Democracy for Sale (2019). Penulis menemukan data-data penelitian tersebut baik dari buku, jurnal maupun artikel dan sumber-sumber lain yang memiliki hubungan dengan tema tulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian dari para peneliti disimpulkan bahwa politik patronase sudah sejak lama beroperasi di negara Indonesia khususnya menjelang kontestasi politik seperti pemilihan umum (pemilu). Hal ini dapat dilihat dari masifnya praktik distribusi barang material kepada konstituen pada saat pemilu. Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengetahui faktor penyebab politik patronase di Indonesia. Pertama, pendekatan sosio-ekonomi yang terdiri dari faktor ketimpangan distribusi kesejahteraan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengalami kemiskinan dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Kedua, pendekatan psikologi. Pendekatan ini beroperasi melalui relasi struktural yang mengikat relasi antara patron dan klien dalam masyarakat. Kedua pendekatan di atas melegitimasi adanya gerakan politik patronase di Indonesia. Akibat dari gerakan politik patronase ialah matinya ruh demokrasi. Demokrasi pada prinsipnya menjamin adanya kebebasan dan kesetaraan. Namun dengan menggunakan strategi barang material dari para patron, kebebasan dan kesetaraan itu direduksi dan disubstitusi oleh barang-barang material dan negosiasi posisi-posisi strategis politik. Masyarakat kehilangan kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Jadi, demokrasi hanya bingkisan luar yang menutup wajah yang kotor dan korup. Oleh karena itu, dalam upaya menyelamatkan demokrasi dari cengkeraman politik patronase, tulisan ini merekomendasikan cendekiawan sebagai aktor gerakan alternatif untuk menyelamatkan demokrasi bangsa Indonesia. Cendekiawan adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang tinggi, kritis dan selektif, mencintai kebenaran, keadilan, berani membela hak asasi manusia. Keutamaan-keutamaan ini menjadi senjata kekuatan kaum cendekiawan untuk melumpuhkan aktor politik pragmatis. Gerakan kaum cendekiawan ini secara yuridis, politik, dan historis memiliki pengaruh yang besar dalam upaya menyelamatkan demokrasi bangsa Indonesia. Ada pun hal yang dilakukan oleh cendekiawan dalam usaha menyelamatkan demokrasi ialah mempertahankan kebenaran dalam tubuh demokrasi itu sendiri, mengupayakan adanya distribusi kesejahteraan yang adil dan merata kepada masyarakat, membela hak asasi dan kepentingan masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik yang demokratis, mensosialisasikan mekanisme pemilu yang demokratis, mendirikan media independen yang mampu mengedukasi masyarakat. Tentunya gerakan perlawanan dan edukasi politik kaum cendekiawan berasal di luar jaringan kekuasaan. Hal ini merujuk pada pemikiran Lord